INSANCITA

Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia

This journal, with ISSN 2443-2776, was firstly published on February 5, 2016, in the context to commemorate the anniversary of HMI (Himpunan Mahasiswa Islam or Association of Islamic College’s Students) in Indonesia. The INSANCITA journal has been organized by the Alumni of HMI who work as Lecturers at the HEIs (Higher Education Istitutions) in Indonesia, since issue of February 2016 to date; and published by Minda Masagi Press, a publishing house owned by ASPENSI (the Association of Indonesian Scholars of History Education) in Bandung, West Java, Indonesia.

The articles published in INSANCITA journal are able to be written in English as well as in Indonesian and Malay languages. The INSANCITA journal is published every February and August. This journal is dedicated not only for Indonesian scholars who concern about Islamic studies, but also welcome to the scholars of Southeast Asian countries and around the world who care and share related to the Islamic studies in general. 

The INSANCITA journal is devoted, but not limited to, Islamic studies and any new development and advancement in the field of Islamic society. The scope of our journal includes: (1) Language and Literature in Islam; (2) Social Science and Humanities in Islam; (3) History and Philosophy of Education in Islam; (4) Economy and Business in Islam; (5) Science, Technology and Society in Islam; (6) Political, Cultural and Social Engineering in Islam; and (7) Visual Arts, Dance, Music, and Design in Islam.

Since early 2016, the website of INSANCITA journal has migrated to website based on OJS (Open Journal System) program at: www.mindamas-journals.com/index.php/insancita. However, the conventional e-mail address for sending the articles is still able to: insancita.journal@gmail.com 


INSANCITA:
Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia,
Volume 1(2) August 2016

 

Mengenang: Mohammad Syafa'at Mintaredja

Mohammad Syafa’at Mintaredja, namanya biasa disingkat M.S. Mintaredja, lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 17 Februari 1921. Ketika menjadi Ketua Umum PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) di Yogyakarta, pada 22 Agustus 1947, dengan demikian, usianya 26 tahun. Pendidikan dasar dan menengah dilaluinya di Jawa Barat, Indonesia. Pada saat dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI, M.S. Mintaredja tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada) di Yogyakarta. Terpilihnya M.S. Mintaredja sebagai Ketua Umum PB HMI adalah unik, yakni karena ditunjuk langsung oleh Lafran Pane, Pendiri dan Ketua Umum HMI pertama, dengan alasan supaya ada penyegaran pengurus; dan Lafran Pane sendiri memposisikan dirinya sebagai Wakil Ketua PB HMI.

Sebagaimana sejarah mencatat bahwa dengan terpilihnya seorang mahasiswa dari PTU (Perguruan Tinggi Umum) dan bukan dari PTI (Perguruan Tinggi Islam), HMI memperluas aksesnya. HMI juga terhindar dari kesan bahwa organisasi ini hanya milik mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), sebagai tempat kuliah Lafran Pane. Dan ketika HMI menyelenggarakan Kongres II, pada 30 November 1947, M.S. Mintaredja kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun, pada 19 Desember 1948, terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana Ibukota Republik Indonesia pada masa revolusi, Yogyakarta, diduduki oleh Belanda, sehingga para Pengurus HMI terpencar. Saat agresi militer Belanda terjadi, M.S. Mintaredja sedang bertugas di luar Yogyakarta, sehingga Pimpinan HMI diserahkan kembali kepada Lafran Pane.

Sampai akhir revolusi kemerdekaan Indonesia, tahun 1949, masih sangat sedikit mahasiswa Muslim yang bisa masuk ke PTU. Salah seorang di antara mereka yang sedikit itu adalah M.S. Mintaredja. Dengan menempuh jalur pendidikan Hukum di UGM Yogyakarta, pernah menjadi Ketua Umum PB HMI untuk periode 1947-1951, dan aktif pula dalam organisasi Muhammadiyah, turut mewarnai perjalanan dan corak pemikiran, kiprah, dan peran M.S. Mintaredja dalam jagat sosial-politik setelah Indonesia merdeka. Suasana zaman pada 1950-an hingga 1960-an, juga menentukan sikap dan pendirian seorang Muslim di Indonesia, tidak terkecuali dengan M.S. Mintaredja.

Banyak orang memberi kesan mendalam kepada M.S. Mintaredja, sebagai seorang Muslim yang moderat. Namun ia juga seorang yang berpinsip, tegas, dan punya pendirian yang kuat. Sikapnya yang terakhir itu ditunjukkan ketika ia, pada 1950-an, termasuk pengkritik awal tentang keinginan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) untuk mendirikan negara Islam. Bukan hanya karena bangsa Indonesia bersifat majemuk, tapi juga – menurut M.S. Mintaredja – karena tidak ada dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk mendirikan negara Islam. Pada 1960-an, M.S. Mintaredja juga mengkritik partai politik MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang terlalu menekankan masalah ideologi dan politik, namun mengabaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan, yang sebetulnya sama pentingnya dengan masalah-masalah politik.

Sikap dan pandangannya yang demikian, membuat M.S. Mintaredja dapat masuk dan diterima oleh lingkaran kekuasaan pemerintahan Orde Baru, setidaknya dalam periode-periode awal, tahun 1970/1980-an, yang memang memiliki ciri-ciri sebagai rejim yang anti-Islam. Begitulah, misalnya, M.S. Mintaredja mulai dipercaya dan diangkat menjadi Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR/DPR-GR (Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada Kabinet Pembangunan I Orde Baru, yang dibentuk pada 6 Juni 1968 dan dilantik pada 10 Juni 1968. Pada 9 September 1971, atau 66 hari setelah PEMILU (Pemilihan Umum) 1971, diadakan perombakan kabinet, dan M.S. Mintaredja kembali dipercaya menempati posisi baru sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan II Orde Baru (1971-1978).

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang Menteri dan politisi, M.S. Mintaredja masih menunjukan kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa buku yang pernah ditulisnya, antara lain: “Pemerintah dan Pembentukan Partai Muslimin Indonesia” (1968); “Perdjuangan Ummat Islam Mengalami Setback 25 Tahun” (1968); “Renungan Pembaharuan Pemikiran: Masjarakat Islam dan Politik di Indonesia” (1971); “A Reflection and Revision of Ideas: Islam and Politics Islam and State in Indonesia” (1974); “Rasionalisme versus Iman: Iman, Ilmu, Amal (1975); “Islam dan Politik, Islam dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan dan Pembaharuan Pemikiran” (1976); “Generasi Muda dari Zaman ke Zaman” (1977); dan “Kehidupan Berumah Tangga dan Naik Haji” (1977). Dari buku-buku yang ditulisnya itu, banyak orang yang berpandangan – sekali lagi – bahwa M.S. Mintaredja adalah sosok seorang pemimpin Muslim yang moderat.

Karena sikap politiknya yang “moderat” juga, menjadikan M.S. Mintaredja mendapat restu dari pemerintah Orde Baru untuk menjadi Ketua PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia), ketika partai politik itu mengalami konflik internal yang hebat pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan M.S. Mintaredja sebagai Ketua PARMUSI, dan kedudukannya juga sebagai Menteri Negara, hanya untuk pengakomodasi kepentingan politik Orde Baru; dan sangat berbeda dengan cita-cita para pendiri PARMUSI, yang mengharapkan partai ini dapat menjadi reinkarnasi dari MASYUMI, sebagai partai politik yang besar dan kritis kepada pemerintah. Dan ini terbukti, pada masa PARMUSI dipimpin oleh M.S. Mintaredja dan mengikuti PEMILU 1971, partai ini mendapatkan 2,930,746 suara (5.36%), serta memperoleh 24 kursi di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), atau urutan ketiga terbesar setelah GOLKAR (Golongan Karya) dan NU (Nahdlatul Ulama). Bagaimanapun, M.S. Mintaredja tetap menjadi pimpinan PARMUSI, sampai partai ini mengalami fusi pada 1973, menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

M.S. Mintaredja, dengan demikian, merupakan salah satu dari lima orang deklarator PPP, yang didirikan pada 5 Januari 1973. Keempat deklarator lainnya adalah: K.H. (Kyai Haji) Idham Chalid, Ketua Umum PB NU; Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia); Haji Rusli Halil, Ketua Umum PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah); dan Haji Masykur, Ketua KPK (Kelompok Persatuan Pembangunan) di Fraksi DPR RI. Pemerintah Orde Baru merestui terjadinya fusi, dengan M.S. Mintaredja sebagai Ketua Umum PPP yang pertama. Tentu saja, mengelola partai politik Islam hasil fusi, yang beragam latar belakang dan orientasi ideologinya, tidaklah mudah dan sangat rentan dengan konflik internal. Di sinilah kepemimpinan M.S. Mintaredja diuji agar bisa menjembatani antara aspirasi umat Islam dan internal partai dengan kepentingan politik pemerintah Orde Baru.

Ujian pertama terjadi dalam kasus penolakan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perkawinan yang diajukan pemerintah Orde Baru ke DPR RI pada 1973. Kubu NU paling kritis dan menolak keras RUU Perkawinan yang dipandang sekuler, walaupun dalam pandangan Menteri Agama (Mukti Ali) dan Ketua Umum PPP (M.S. Mintaredja), mungkin juga karena mendapat tekanan dari pihak penguasa, bahwa RUU tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ujian kedua terjadi dalam peristiwa PEMILU 1977, dimana tentara Indonesia dan pemerintah Orde Baru menggiring rakyat agar memilih GOLKAR dan banyak mengintimidasi juru kampanye PPP. Namun, berkat kepemimpinan M.S. Mintaredja, PPP malah mendapatkan 29 kursi di DPR RI, ada tambahan 5 kursi bila dibandingkan dengan PEMILU 1971. Dan yang lebih signifikan secara politis dan psikologis adalah karena dalam PEMILU 1977, PPP mampu mengalahkan GOLKAR di DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta dan menang mutlak di DI (Daerah Istimewa) Aceh. Akhirnya, ujian ketiga, dan yang paling berat, adalah dalam peristiwa Sidang Umum MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) tahun 1978, dimana PPP melakukan “walk-out” karena ada usaha dari pemerintah Orde Baru untuk mensejajarkan Aliran Kepercayaan dengan Agama di Indonesia.

Peristiwa “walk-out”-nya PPP dari Sidang Umum MPR ini membuat pemerintah Orde Baru sangat marah, dan segera mencopot M.S. Mintaredja sebagai Ketua Umum PPP; dan digantikan oleh Djaelani Naro, tokoh yang sangat dekat dengan Ali Moertopo, sebagai salah seorang “bapak intelijen dan tokoh perekayasa politik” terbaik pada masa Orde Baru. Bahkan M.S. Mintaredja juga tidak dipercaya lagi untuk menduduki jabatan Menteri Sosial pada 1978 dalam Kabinet Pembangunan III Orde Baru. Tokoh Muslim yang “moderat”, tapi punya prinsip dan integritas ini, pun akhirnya harus dibuang secara politik, dengan cara di-DUBES (Duta Besar)-kan oleh pemerintah Orde Baru, yakni ke negara Turki, hingga tahun 1983.

Haji Mohammad Syafa’at Mintaredja, S.H. (Sarjana Hukum) meninggal dunia di Jakarta, pada 20 Oktober 1984, dalam usia 63 tahun. Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya, Pemerintah Kota Cimahi di Jawa Barat, mulai 10 November 2006, menamai salah satu jalan di wilayah itu dengan nama “Jalan H.M.S. Mintaredja, S.H.”, sebuah jalan yang berada di Kelurahan Baros dan tidak jauh dari tempat tinggal beliau semasa masih hidup di Cimahi, Jawa Barat. Kini organisasi HMI, termasuk para anggota, kader, dan alumninya di seluruh Indonesia, juga turut mendoakan semoga Allah SWT (Subhanahu Wa-Ta’ala) menerima iman, Islam, dan amal sholeh M.S. Mintaredja, serta menempatkan Allahyarham di sisi-Nya. Amin ya Robbal ‘Alamin. [MAS].

Cover of INSANCITA Journal, Issue of August 2016:

Organized and Published by: 

Minda Masagi Press owned by ASPENSI (Association of Indonesian Scholars of History Education) in Bandung and the Alumni of HMI (Association of Islamic College Students) who work as Lecturers at the HEIs (Higher Education Institutions) in Indonesia. Websites: www.aspensi.com

The website of KEMENRISTEKDIKTI RI (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia) in Jakarta related to the scholarly journals is also available online at: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id



Vol 1, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Syihabuddin Syihabuddin
PDF
Abd Hakim Mohad, Kasim Mansur, Ros Aiza Mohd Mokhtar
PDF
Ismail Suardi Wekke, Agussalim Sitompul, Rafiuddin Afkari
PDF
Kamal-deen Olawale Sulaiman
PDF
Muhamad Zahiri Awang Mat, Abdul Jalil Husin
PDF
Editor INSANCITA Journal
PDF
Editor INSANCITA Journal
PDF
Editor INSANCITA Journal
PDF